Rabu, 11 Februari 2009

MK Tolak Gugatan KPU Maluku Utara, Massa Gafur Mengamuk

MK Tolak Gugatan KPU Maluku Utara, Massa Gafur Mengamuk
Rabu, 11 Pebruari 2009, 14.38 WIB
Get the Flash Player to see this player.
Kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan KPUD Maluku Utara, ratusan pendukung Gafur-Fabanyo mengamuk. Bahkan seorang pengurus DPRD satu partai Golkar Maluku Utara nyaris dihakimi massa.

Massa yang sejak pagi tadi terkonsentrasi di kediaman Abdul Gafur, jalan Tanah Tinggi, Ternate Tengah langsung kalap dan menyerang seorang pengurus partai Golkar Maluku Utara. Nurdin Abusama, usai mendengar kabar gugatan KPUD Maluku Utara ditolak Mahkamah Konstitusi.

Massa langsung menyalahkan partai Golkar yang juga salah satu partai pengusung Gafur-Fabanyo dalam pilkada, karena menganggap dukungan DPP Partai Golkar selama ini tidak maksimal dalam memperjuangkan hasil kemenangan yang sah menurut mereka.

Sementara itu, sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap dari satuan Brimob polda Maluku Utara serta Polres Ternate disiagakan sepanjang jalan tanah tinggi untuk mengantisipasi amuk massa yang dapat terjadi. Hingga kini ratusan massa masih bertahan di kediaman Gafur. Massa bahkan mengancam akan memboikot pemilu 2009.

Reporter/Kamerawan/Penulis : Ghazali-Ternate/ Vo: Riana, Hendri/ Editor: Dinda

Keuangan Daerah Didera Banyak Masalah

Keuangan Daerah Didera Banyak Masalah
Februari 2, 2009 · Tidak ada Komentar

Sebanyak 65 Persen Belanja Negara dalam APBN ke Daerah

Akibat banyaknya masalah yang mendera keuangan daerah, pencairan dana ke sektor riil menjadi terhambat. Dari 510 pemerintah daerah, hanya 156 yang memperoleh dana alokasi khusus. Daerah lainnya dipastikan terlambat memperoleh dana alokasi khusus (DAK). Dengan demikian, pelaksanaan proyek atau program dipastikan terhambat dan akhirnya sumbangan pemerintah daerah terhadap perekonomian menjadi sangat minim.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Mardiasmo mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Jumat (30/1). Menurut Mardiasmo, daerah yang mendapatkan DAK harus memenuhi dua syarat. Pertama, telah mengesahkan peraturan daerah (perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009. Kedua, menyampaikan laporan resmi tentang pelaksanaan DAK tahun 2008. Hingga Jumat petang, daerah yang sudah melaporkan penyelesaian APBD sebanyak 318 atau 66,7 persen dari total jumlah pemda.

Namun, pemda yang benar-benar telah memiliki perda APBD 2009 baru 156 daerah. Sebanyak 162 daerah lainnya masih terbatas pada penyelesaian pembahasan dengan DPRD atau masih dalam proses evaluasi di pemerintahan yang lebih tinggi. Dengan demikian, masih ada 192 pemda yang sama sekali belum melaporkan proses penyelesaian APBD 2009 mereka ke Departemen Keuangan.

”Kami akan mulai mencairkan dana alokasi khusus pada minggu pertama Februari 2009 hanya kepada daerah yang memenuhi syarat. Adapun daerah lainnya tidak akan pernah mendapatkan DAK selama kedua syarat itu belum dipenuhi,” ujar Mardiasmo.

Papua Barat

Satu-satunya provinsi yang belum menyelesaikan perda APBD 2009 adalah Papua Barat. Sebanyak 32 provinsi lainnya sudah menyelesaikan, termasuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Nanggroe Aceh Darussalam yang baru saja melaporkan penyelesaian perda APBD mereka pada Januari 2009.

Padahal, semua daerah seharusnya menyelesaikan APBD 2009 pada akhir tahun 2008 atau setelah jatah dana perimbangan bagi setiap daerah sudah jelas ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 yang disahkan DPR bulan Oktober 2008.

Pengesahan APBD yang dipercepat merupakan salah satu syarat utama percepatan penyerapan anggaran pemerintah dan realisasi pembangunan di daerah.

Dasar hukum pencairan

APBD merupakan dasar hukum pencairan anggaran yang dibutuhkan agar setiap proyek yang sudah ditender bisa langsung dilaksanakan. Penyelesaian APBD 2009 sangat penting dilakukan karena total dana yang berputar di semua APBD bisa lebih dari Rp 400 triliun per tahun.

Itu terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp 65 triliun-Rp 70 triliun dan dana yang ditransfer pusat ke daerah sebesar Rp 320,7 triliun (total transfer ke daerah di APBN 2009), baik dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, maupun dana otonomi khusus dan penyesuaian.

Dana itu diharapkan bisa menggerakkan perekonomian di daerah. Jika semuanya diakumulasikan, 65 persen dari belanja negara dalam APBN mengalir ke daerah. Hal itu sudah termasuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (digunakan untuk membiayai program departemen dan lembaga nondepartemen di pusat, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada pemda), dana di lembaga-lembaga negara vertikal (seperti Polri atau Departemen Keuangan), subsidi, hingga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

Fakta di beberapa daerah yang dihimpun Kompas menunjukkan masih banyak masalah yang dihadapi daerah dalam menyelesaikan APBD mereka. Di Provinsi Sulawesi Selatan, penyebab lambatnya penetapan APBD 2009 adalah karena pemda harus menunggu perhitungan final APBD 2008 dan harus menunggu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan. Selain itu, penyusunan program dan anggaran dari satuan kerja perangkat dinas (SKPD) juga tidak tuntas dengan cepat.

”Selama APBD lama belum selesai dihitung, kami belum boleh menyusun APBD baru,” tutur Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman.

Di Sumatera Utara, lambannya pengesahan APBD disebabkan rendahnya kemampuan dinas teknis menyusun SKPD. ”Pada tahun 2007 dan 2008, alasan keterlambatan pengesahan APBD karena kepala daerah (wali kota dan wakil wali kota) tersangkut masalah hukum. Tetapi sekarang, setelah ada penjabat wali kota yang juga punya kewenangan sama, tetap saja APBD-nya terlambat disahkan. Penjabat wali kota harus bersikap tegas,” ujar Wakil Ketua DPRD Medan Surianda Lubis.

Ketua BPK Anwar Nasution menyebutkan, opini pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada periode 2004-2007 memberikan gambaran yang mengecewakan.

Persentase LKPD yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau opini terbaik dari BPK semakin berkurang, yakni dari 6 persen pada tahun 2004 menjadi 4 persen pada tahun 2005. Sebaliknya, LKPD yang mendapatkan opini terburuk BPK meningkat dari 3 persen pada tahun 2004 menjadi 18 persen pada tahun 2007.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, Aji Sofyan Effendi, mengatakan, belanja publik idealnya 60 sampai 70 persen dari nilai APBD. Dana yang dialokasikan untuk rakyat dalam APBD 2009 Kalimantan Timur, berupa belanja publik atau belanja langsung, hanya Rp 2,61 triliun atau 52 persen dari Rp 5,11 triliun. (OIN/BRO/BIL/CAS/REN/ RWN/YOP/ART)

Sumber: Kompas, 2 Februari 2009

Senin, 09 Februari 2009

PIDATO PELANTIKAN BARACK OBAMA (PRESIDEN USA ke-44

Berikut ini adalah teks lengkap pidato pelantikan Barack Obama sebagai presiden Amerika Serikat ke-44, yang diucapkan tadi malam di Capitol Hill. Teks dibawahnya adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia menurut Google Translate. Jelas banyak kejanggalan, dan silakan dikoreksi sendiri. (SUMBER http://motivatoranda.wordpress.com)


Full text of Obama’s speech

This is the full text of President Obama’s inauguration speech:
Tuesday, 20 January 2009

My fellow citizens: I stand here today humbled by the task before us, grateful for the trust you have bestowed, mindful of the sacrifices borne by our ancestors. I thank President Bush for his service to our nation, as well as the generosity and co-operation he has shown throughout this transition.

Forty-four Americans have now taken the presidential oath. The words have been spoken during rising tides of prosperity and the still waters of peace. Yet, every so often the oath is taken amidst gathering clouds and raging storms. At these moments, America has carried on not simply because of the skill or vision of those in high office, but because We the People have remained faithful to the ideals of our forbearers, and true to our founding documents.

So it has been. So it must be with this generation of Americans.

That we are in the midst of crisis is now well understood. Our nation is at war, against a far-reaching network of violence and hatred. Our economy is badly weakened, a consequence of greed and irresponsibility on the part of some, but also our collective failure to make hard choices and prepare the nation for a new age. Homes have been lost; jobs shed; businesses shuttered. Our health care is too costly; our schools fail too many; and each day brings further evidence that the ways we use energy strengthen our adversaries and threaten our planet.

These are the indicators of crisis, subject to data and statistics. Less measurable but no less profound is a sapping of confidence across our land - a nagging fear that America’s decline is inevitable, and that the next generation must lower its sights.

Today I say to you that the challenges we face are real. They are serious and they are many. They will not be met easily or in a short span of time. But know this, America - they will be met.

On this day, we gather because we have chosen hope over fear, unity of purpose over conflict and discord.

On this day, we come to proclaim an end to the petty grievances and false promises, the recriminations and worn out dogmas, that for far too long have strangled our politics.

We remain a young nation, but in the words of Scripture, the time has come to set aside childish things. The time has come to reaffirm our enduring spirit; to choose our better history; to carry forward that precious gift, that noble idea, passed on from generation to generation: the God-given promise that all are equal, all are free, and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness.

In reaffirming the greatness of our nation, we understand that greatness is never a given. It must be earned. Our journey has never been one of short-cuts or settling for less. It has not been the path for the faint-hearted - for those who prefer leisure over work, or seek only the pleasures of riches and fame. Rather, it has been the risk-takers, the doers, the makers of things - some celebrated but more often men and women obscure in their labour, who have carried us up the long, rugged path towards prosperity and freedom.

For us, they packed up their few worldly possessions and travelled across oceans in search of a new life.

For us, they toiled in sweatshops and settled the West; endured the lash of the whip and ploughed the hard earth.

For us, they fought and died, in places like Concord and Gettysburg; Normandy and Khe Sahn.

Time and again these men and women struggled and sacrificed and worked till their hands were raw so that we might live a better life. They saw America as bigger than the sum of our individual ambitions; greater than all the differences of birth or wealth or faction.

This is the journey we continue today. We remain the most prosperous, powerful nation on Earth. Our workers are no less productive than when this crisis began. Our minds are no less inventive, our goods and services no less needed than they were last week or last month or last year. Our capacity remains undiminished. But our time of standing pat, of protecting narrow interests and putting off unpleasant decisions - that time has surely passed. Starting today, we must pick ourselves up, dust ourselves off, and begin again the work of remaking America.

For everywhere we look, there is work to be done. The state of the economy calls for action, bold and swift, and we will act - not only to create new jobs, but to lay a new foundation for growth. We will build the roads and bridges, the electric grids and digital lines that feed our commerce and bind us together. We will restore science to its rightful place, and wield technology’s wonders to raise health care’s quality and lower its cost. We will harness the sun and the winds and the soil to fuel our cars and run our factories. And we will transform our schools and colleges and universities to meet the demands of a new age. All this we can do. And all this we will do.

Now, there are some who question the scale of our ambitions - who suggest that our system cannot tolerate too many big plans. Their memories are short. For they have forgotten what this country has already done; what free men and women can achieve when imagination is joined to common purpose, and necessity to courage.

What the cynics fail to understand is that the ground has shifted beneath them - that the stale political arguments that have consumed us for so long no longer apply. The question we ask today is not whether our government is too big or too small, but whether it works - whether it helps families find jobs at a decent wage, care they can afford, a retirement that is dignified. Where the answer is yes, we intend to move forward. Where the answer is no, programs will end. And those of us who manage the public’s dollars will be held to account - to spend wisely, reform bad habits, and do our business in the light of day - because only then can we restore the vital trust between a people and their government.

Nor is the question before us whether the market is a force for good or ill. Its power to generate wealth and expand freedom is unmatched, but this crisis has reminded us that without a watchful eye, the market can spin out of control - and that a nation cannot prosper long when it favours only the prosperous. The success of our economy has always depended not just on the size of our Gross Domestic Product, but on the reach of our prosperity; on our ability to extend opportunity to every willing heart - not out of charity, but because it is the surest route to our common good.

As for our common defence, we reject as false the choice between our safety and our ideals. Our Founding Fathers, faced with perils we can scarcely imagine, drafted a charter to assure the rule of law and the rights of man, a charter expanded by the blood of generations. Those ideals still light the world, and we will not give them up for expedience’s sake. And so to all other peoples and governments who are watching today, from the grandest capitals to the small village where my father was born: know that America is a friend of each nation and every man, woman, and child who seeks a future of peace and dignity, and that we are ready to lead once more.

Recall that earlier generations faced down fascism and communism not just with missiles and tanks, but with sturdy alliances and enduring convictions. They understood that our power alone cannot protect us, nor does it entitle us to do as we please. Instead, they knew that our power grows through its prudent use; our security emanates from the justness of our cause, the force of our example, the tempering qualities of humility and restraint.

We are the keepers of this legacy. Guided by these principles once more, we can meet those new threats that demand even greater effort - even greater cooperation and understanding between nations. We will begin to responsibly leave Iraq to its people, and forge a hard-earned peace in Afghanistan. With old friends and former foes, we will work tirelessly to lessen the nuclear threat, and roll back the spectre of a warming planet. We will not apologise for our way of life, nor will we waver in its defense, and for those who seek to advance their aims by inducing terror and slaughtering innocents, we say to you now that our spirit is stronger and cannot be broken; you cannot outlast us, and we will defeat you.

For we know that our patchwork heritage is a strength, not a weakness. We are a nation of Christians and Muslims, Jews and Hindus - and non-believers. We are shaped by every language and culture, drawn from every end of this Earth; and because we have tasted the bitter swill of civil war and segregation, and emerged from that dark chapter stronger and more united, we cannot help but believe that the old hatreds shall someday pass; that the lines of tribe shall soon dissolve; that as the world grows smaller, our common humanity shall reveal itself; and that America must play its role in ushering in a new era of peace.

To the Muslim world, we seek a new way forward, based on mutual interest and mutual respect. To those leaders around the globe who seek to sow conflict, or blame their society’s ills on the West - know that your people will judge you on what you can build, not what you destroy. To those who cling to power through corruption and deceit and the silencing of dissent, know that you are on the wrong side of history; but that we will extend a hand if you are willing to unclench your fist.

To the people of poor nations, we pledge to work alongside you to make your farms flourish and let clean waters flow; to nourish starved bodies and feed hungry minds. And to those nations like ours that enjoy relative plenty, we say we can no longer afford indifference to suffering outside our borders; nor can we consume the world’s resources without regard to effect. For the world has changed, and we must change with it.

As we consider the road that unfolds before us, we remember with humble gratitude those brave Americans who, at this very hour, patrol far-off deserts and distant mountains. They have something to tell us today, just as the fallen heroes who lie in Arlington whisper through the ages. We honor them not only because they are guardians of our liberty, but because they embody the spirit of service; a willingness to find meaning in something greater than themselves. And yet, at this moment - a moment that will define a generation - it is precisely this spirit that must inhabit us all.

For as much as government can do and must do, it is ultimately the faith and determination of the American people upon which this nation relies. It is the kindness to take in a stranger when the levees break, the selflessness of workers who would rather cut their hours than see a friend lose their job which sees us through our darkest hours. It is the fire-fighter’s courage to storm a stairway filled with smoke, but also a parent’s willingness to nurture a child, that finally decides our fate.

Our challenges may be new. The instruments with which we meet them may be new. But those values upon which our success depends - hard work and honesty, courage and fair play, tolerance and curiosity, loyalty and patriotism - these things are old. These things are true. They have been the quiet force of progress throughout our history. What is demanded then is a return to these truths. What is required of us now is a new era of responsibility - a recognition, on the part of every American, that we have duties to ourselves, our nation, and the world, duties that we do not grudgingly accept but rather seize gladly, firm in the knowledge that there is nothing so satisfying to the spirit, so defining of our character, than giving our all to a difficult task.

This is the price and the promise of citizenship.

This is the source of our confidence - the knowledge that God calls on us to shape an uncertain destiny.

This is the meaning of our liberty and our creed - why men and women and children of every race and every faith can join in celebration across this magnificent mall, and why a man whose father less than sixty years ago might not have been served at a local restaurant can now stand before you to take a most sacred oath.

So let us mark this day with remembrance, of who we are and how far we have travelled. In the year of America’s birth, in the coldest of months, a small band of patriots huddled by dying campfires on the shores of an icy river. The capital was abandoned. The enemy was advancing. The snow was stained with blood. At a moment when the outcome of our revolution was most in doubt, the father of our nation ordered these words be read to the people: “Let it be told to the future world…that in the depth of winter, when nothing but hope and virtue could survive…that the city and the country, alarmed at one common danger, came forth to meet [it].”

America. In the face of our common dangers, in this winter of our hardship, let us remember these timeless words. With hope and virtue, let us brave once more the icy currents, and endure what storms may come. Let it be said by our children’s children that when we were tested we refused to let this journey end, that we did not turn back nor did we falter; and with eyes fixed on the horizon and God’s grace upon us, we carried forth that great gift of freedom and delivered it safely to future generations.

SUmber: Independent
TERJEMAHAN BAHASA INDONESIA VERSI GOOGLE TRANSLATE* ini masih asli, belum diedit, yang ga enak dibaca silakan terjemahkan sendiri *

Ini adalah teks lengkap dari Presiden Obama pada pidato pembukaan
Selasa, 20 Januari 2009

Saya sesama warga: Aku berdiri disini humbled oleh tugas sebelum kami, berterima kasih atas kepercayaan Anda telah, sadar bahwa korban ditanggung oleh nenek moyang kita. Saya berterima kasih kepada Presiden Bush untuk layanan kami bangsa, serta kedermawanan dan kerjasama yang telah menunjukkan seluruh transisi ini.

Empat puluh empat orang Amerika telah mengambil sumpah presiden. Kata-kata yang telah diucapkan selama meningkatnya arus kesejahteraan dan masih air perdamaian. Namun, sering sekali sumpah yang diambil di tengah-tengah mengumpulkan awan dan badai hebat. Pada saat ini, Amerika telah dibawa bukan hanya karena keahlian atau visi yang tinggi di kantor, tapi karena orang-orang yang Kami tetap setia kepada cita-cita kami forbearers, dan benar kami mendirikan dokumen.

Jadi sudah. Jadi, ini harus dengan generasi Amerika.

Bahwa kami berada di tengah-tengah krisis sekarang dipahami. Bangsa kita adalah perang, terhadap jaringan sampai jauh kekerasan dan kebencian. Perekonomian kita yang sangat lemah, akibat dari keserakahan dan ketidakbertanggungjawaban pada bagian dari beberapa, tapi kami juga kegagalan kolektif keras untuk membuat pilihan dan untuk mempersiapkan bangsa yang baru usia. Rumah-rumah yang telah hilang; Tawaran kandang; shuttered bisnis. Kami kesehatan terlalu mahal, sekolah kami tidak terlalu banyak, dan setiap hari membawa bukti-bukti lebih lanjut bahwa cara kita menggunakan energi dan memperkuat kami adversaries mengancam planet kita.

Ini adalah indikator krisis, sesuai data dan statistik. Kurang terukur namun tidak kurang mendalam adalah sapping dari keyakinan kami di seluruh lahan - yang gerutuan takut bahwa Amerika menolak adalah pasti terjadi, dan bahwa generasi-nya rendah harus pemandangan.

Hari ini saya katakan kepada Anda bahwa tantangan yang kita hadapi adalah nyata. Mereka serius dan mereka banyak. Mereka tidak akan dengan mudah terpenuhi atau dalam kurun waktu singkat. Tapi tahu ini, Amerika - mereka akan terpenuhi.

Pada hari ini, kami berkumpul karena kami telah memilih harapan atas ketakutan, kesatuan tujuan melalui konflik dan perpecahan.

Pada hari ini, kami datang untuk menyatakan akhir ke petty grievances dan janji-janji palsu, yang dipakai dan recriminations keluar dogmas, bahwa untuk jauh terlalu panjang telah kami tercekek politik.

Kami tetap muda bangsa, tetapi dalam kata-kata Alkitab, waktu telah datang untuk menyisihkan kanak-kanak itu. Waktu yang telah datang kepada kami bertahan semangat lagi, untuk memilih kami lebih baik sejarah, untuk meneruskan hadiah yang berharga, bahwa ide mulia, disampaikan dari generasi ke generasi: Allah-janji yang diberikan semua orang sama, semua bebas, dan segala pantas kesempatan untuk mengejar mereka ukuran penuh kebahagiaan.

Dalam reaffirming yang kebesaran bangsa kita, kita memahami bahwa kebesaran yang tidak pernah diberikan. Harus yang diperoleh. Perjalanan kita belum pernah salah satu pendek-luka atau menetap kurang. Belum path untuk suri-hati - untuk mereka yang lebih memilih bekerja selama liburan, atau hanya mencari kenikmatan dari kekayaan dan ketenaran. Sebaliknya, sudah risiko-takers, maka orang yang lalim, maka keputusan dari hal - beberapa dirayakan tetapi lebih sering mengaburkan laki-laki dan perempuan dalam kerja mereka, yang telah membawa kami yang panjang, kasar jalan menuju kemakmuran dan kebebasan.

Bagi kami, mereka dikemas mereka sedikit harta duniawi dan perjalanan di lautan dalam mencari kehidupan baru.

Bagi kami, mereka toiled dan menetap di sweatshops Barat; tertahan yang memukul dari cambuk dan ploughed hard bumi.

Bagi kami, mereka berjuang dan mati, di tempat-tempat seperti Concord dan Gettysburg; Normandy dan Khe Sahn.

Kali ini lagi dan laki-laki dan perempuan dan dikorbankan berjuang dan bekerja sampai tangan mereka adalah mentah supaya kita hidup kehidupan yang lebih baik. Mereka melihat Amerika sebagai besar dari jumlah setiap ambisi-ambisi kita, lebih besar daripada semua perbedaan lahir atau kekayaan atau fraksi.

Ini adalah perjalanan kami terus hari ini. Kami tetap yang paling makmur, negara kuat di dunia. Kami adalah pekerja tidak kurang produktif dibandingkan saat ini mulai krisis. Pikiran kita tidak kurang cipta, kami barang dan jasa yang diperlukan tidak kurang daripada mereka terakhir atau minggu terakhir bulan atau tahun. Kapasitas kami tetap undiminished. Tapi kami waktu berdiri pat, untuk melindungi kepentingan sempit dan meletakkan off langu keputusan - waktu itu benar-benar telah berlalu. Mulai hari ini, kita harus memilih diri atas, debu diri, dan memulai kembali karya remaking Amerika.

Untuk mana-mana kita melihat, ada pekerjaan yang harus dilakukan. Keadaan ekonomi panggilan untuk tindakan, berani dan cepat, dan kami akan bertindak - bukan hanya untuk menciptakan pekerjaan baru, tetapi untuk meletakkan dasar yang baru untuk pertumbuhan. Kami akan membangun jalan dan jembatan, listrik dan digital grids baris pakan yang kami perdagangan dan mengikat kami bersama. Kami akan mengembalikan ilmu ke tempat yang sebenarnya, dan menggunakan teknologi dari keajaiban untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan biaya yang lebih rendah. Kami akan baju zirah matahari dan angin dan tanah kami untuk bahan bakar mobil dan kami jalankan pabrik. Dan kami akan kami mentransformasi sekolah dan universitas untuk memenuhi permintaan baru usia. Semua ini yang dapat kita lakukan. Dan semua ini akan kita lakukan.

Sekarang, ada beberapa pertanyaan yang skala ambisi-ambisi kami - yang menunjukkan bahwa sistem kami tidak dapat mentolerir terlalu banyak rencana besar. Kenangan mereka yang singkat. Sebab mereka telah melupakan apa negara ini telah dilakukan; gratis apa laki-laki dan perempuan dapat mencapai imajinasi adalah ketika bergabung dengan tujuan untuk umum, dan perlunya keberanian.

Apa yang cynics gagal untuk memahami bahwa tanah yang telah berubah di bawah mereka - yang basi politik argumen yang telah dikonsumsi begitu lama kita untuk tidak lagi berlaku. Pertanyaan kita hari ini adalah menanyakan apakah pemerintah tidak terlalu besar atau terlalu kecil, tapi apakah karya - baik membantu keluarga mencari pekerjaan di upah yang layak, perawatan mereka mampu, yang pensiun yang bermartabat. Tempat terbaik adalah ya, kami berniat untuk maju. Where the answer is no, program akan berakhir. Dan orang-orang dari kita yang mengatur masyarakat dolar akan diadakan untuk account - untuk menghabiskan bijak, reformasi kebiasaan buruk, dan melakukan bisnis kami dalam terang hari - hanya karena kita kemudian dapat mengembalikan kepercayaan penting antara masyarakat dan pemerintah.

Dan tidak pula pertanyaan apakah kita adalah pasar yang bagus untuk memaksa atau sakit. Kuasanya untuk menghasilkan kekayaan dan memperluas kebebasan yang tiada bandingan, tapi krisis ini telah mengingatkan kita bahwa tanpa mata waspada, pasar dapat memperlamakan kontrol - dan sebuah bangsa yang tidak beruntung bisa lama ketika nikmat hanya makmur. Keberhasilan perekonomian kita selalu tidak hanya bergantung pada ukuran dari Produk Domestik Bruto, tetapi pada kami mencapai kesejahteraan; pada kemampuan kami untuk memperluas kesempatan untuk setiap rela hati - bukan dari kasih, tetapi karena ia adalah surest rute kami umum.

Adapun umum pertahanan kami, kami menolak sebagai pilihan palsu di antara kita dan keselamatan kita cita-cita. Founding Fathers kita, dihadapi dengan Perils kita hampir tidak dapat membayangkan, piagam yang dirancang untuk menjamin supremasi hukum dan hak-hak manusia, yang diperluas oleh piagam darah generasi. Cita-cita mereka masih terang dunia, dan kami tidak akan memberikan mereka demi untuk kemanfaatan. Dan seterusnya ke seluruh masyarakat dan pemerintah lainnya yang menonton hari ini, dari grandest modal ke desa kecil di mana ayah saya lahir: tahu bahwa Amerika adalah teman dari setiap bangsa dan setiap manusia, perempuan dan anak yang mencari masa depan yang damai dan martabat, dan kami siap untuk memimpin sekali lagi.

Recall yang dihadapi generasi sebelumnya bawah fasisme dan komunisme bukan hanya dengan missiles dan tangki, namun dengan aliansi kuat dan bertahan convictions. Mereka memahami bahwa kekuatan kita sendiri tidak dapat melindungi kita, maupun tidak memberikan kita untuk melakukan seperti yang kita harap. Sebaliknya, mereka tahu bahwa kami tumbuh melalui kuasa bijaksana digunakan, kami keamanan emanates dari kebenaran yang menyebabkan kita, kekuatan kita contoh, percampuran kualitas dan pengendalian diri.

Kami adalah warisan keepers ini. Dipandu oleh prinsip-prinsip ini sekali lagi, kami dapat memenuhi permintaan baru ancaman yang lebih besar tenaga - bahkan lebih besar dan pemahaman kerjasama antara bangsa. Kami akan mulai meninggalkan Irak bertanggung jawab untuk orang-nya, dan hard-meniru yang damai di Afghanistan. Dengan teman-teman lama dan mantan foes, kami akan bekerja tirelessly untuk mengurangi ancaman nuklir, dan gulung ulang hantu dari pemanasan bumi. Kami tidak akan meminta maaf untuk cara hidup kami, kami tidak akan ragu-ragu dalam pertahanan, dan bagi mereka yang ingin maju mereka bertujuan oleh inducing teror dan memotong innocents, kami katakan kepada anda bahwa sekarang kita adalah roh yang lebih kuat dan tidak dapat dibatalkan; Anda tidak dapat hidup lebih lama dr kami, dan kami akan mengalahkan Anda.

Sebab kita tahu bahwa kita campur aduk warisan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Kami adalah bangsa Muslim dan Kristen, Hindu dan Yahudi - dan non-orang yang beriman. Kita berbentuk oleh setiap bahasa dan budaya, yang diambil dari setiap akhir ini Bumi, dan karena kita telah merasai pahit yang membilas dari perang saudara dan pemisahan, dan muncul dari gelap bab yang lebih kuat dan bersatu, kami tidak dapat membantu tetapi percaya bahwa lama someday hatreds akan lulus; bahwa baris suku akan segera menghilang; sebagai dunia yang tumbuh lebih kecil, kami akan mengungkapkan kemanusiaan umum itu sendiri, dan bahwa Amerika harus memainkan perannya dalam ushering di era baru perdamaian.

Ke dunia Muslim, kita mencari cara baru ke depan, berdasarkan kepentingan bersama dan saling menghormati. Pemimpin orang-orang di seluruh dunia yang berusaha untuk menanamkan konflik, atau menyalahkan mereka kesulitan masyarakat di Barat - orang tahu bahwa Anda akan menghakimi Anda pada apa yang Anda dapat membangun, Anda tidak memusnahkan. Untuk orang-orang yang berpegang teguh kepada kuasa melalui korupsi dan kebohongan dan silencing dari perbedaan pendapat, bahwa Anda sedang berada di salah sisi sejarah, tetapi kita akan memperpanjang tangan jika Anda bersedia unclench Anda fist.

Kepada masyarakat miskin bangsa, kami berjanji untuk bekerja bersama Anda untuk membuat Anda peternakan berkembang dan membiarkan aliran air bersih, untuk memupuk starved badan dan pakan lapar pikiran. Bangsa dan orang-orang seperti kita yang menikmati relatif banyak, kita katakan, kita tidak bisa lagi mampu untuk kelalaian kami menderita di luar batas-batas, dan tidak dapat kita mengkonsumsi sumber daya dunia tanpa mempedulikan efek. Bagi dunia berubah, dan kita harus berubah dengannya.

Seperti yang kita mempertimbangkan jalan yang unfolds sebelum kami, kami ingat bersyukur dengan rendah hati mereka yang berani Amerika, pada hari ini, patroli jauh jauh gunung dan pasir. Mereka perlu untuk memberitahu kami hari ini, hanya sebagai pahlawan yang gugur berbaring di Arlington berbisik melalui usia. Kami menghormati mereka bukan hanya karena mereka adalah wali kami kebebasan, tetapi karena mereka mewujudkan semangat layanan; yang berarti keinginan untuk menemukan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Namun, saat ini - waktu yang akan menentukan generasi - tepatnya ini adalah roh yang mendiami harus kita semua.

Untuk sebanyak pemerintah dapat dilakukan dan harus dilakukan, ia akhirnya iman dan penetapan atas orang Amerika yang bergantung bangsa ini. Adalah baik untuk mengambil dalam asing ketika levees istirahat, yang selflessness para pekerja yang bukan dipotong dari jam mereka melihat teman kehilangan pekerjaan yang kita melihat melalui kami gelap jam. Ia adalah api-fighter dari keberanian untuk badai tangga yang penuh dengan asap, tapi juga dari orang tua untuk mendidik anak, yang akhirnya memutuskan nasib kami.

Kami mungkin akan tantangan baru. Instrumen yang kita bertemu dengan mereka yang mungkin baru. Dan orang-orang yang kami nilai atas keberhasilan tergantung - kerja keras dan kejujuran, dan keberanian bermain adil, toleransi dan rasa ingin tahu, kesetiaan dan patriotisme - hal-hal ini sudah tua. Hal-hal ini adalah benar. Mereka telah menjadi tenang karena kemajuan kami sepanjang sejarah. Apa yang diminta kemudian adalah kembali kepada kebenaran. Apa yang diperlukan kita sekarang adalah sebuah era baru tanggung jawab - sebuah pengakuan, pada setiap bagian dari Amerika, bahwa kita mempunyai kewajiban untuk diri kita, bangsa kita, dan dunia, tugas-tugas yang kami tidak dgn enggan menerima tetapi senang hati merampas, firma dalam pengetahuan yang ada sehingga tidak ada yang memuaskan untuk roh, maka kita mendefinisikan karakter, selain memberikan kita semua untuk tugas yang sulit.

Ini adalah harga dan janji kewarganegaraan.

Ini adalah sumber keyakinan kami - pengetahuan bahwa Allah memanggil kami untuk membentuk sebuah takdir pasti.

Ini adalah maksud kami kebebasan dan kepercayaan kami - mengapa laki-laki dan perempuan dan anak-anak dari setiap perlombaan dan setiap iman dapat bergabung dalam perayaan ini di mal megah, dan mengapa seorang ayah yang kurang dari enam puluh tahun lalu mungkin belum pernah menjabat di restoran lokal sekarang dapat berdiri di hadapan Anda untuk mengambil sumpah paling suci.

Jadi mari kita tandai hari ini dengan mengingat, siapa kami dan bagaimana kami telah melakukan perjalanan jauh. Pada tahun kelahiran Amerika, pada bulan yang coldest, sebuah band kecil dari patriots huddled oleh campfires mati di pantai sungai yang dingin. Modal yang telah ditinggalkan. Musuh telah advancing. Salju telah dikotori dengan darah. Pada saat ketika hasil revolusi yang paling kami ragu, ayah dari bangsa memerintahkan kami akan membaca kata-kata ini kepada orang: “Biarlah ia diberitahu untuk masa depan dunia … bahwa pada kedalaman musim dingin, tetapi bila tidak ada harapan dan kebaikan dapat bertahan … bahwa kota dan negara, di satu alarmed bahaya, datang ke luar untuk memenuhi [it]. “

Amerika. Di muka umum kami bahaya, di musim dingin ini kami kesulitan, mari kita ingat kata-kata ini habis-habisan. Dengan harapan dan kebaikan, marilah kita berani sekali lagi dengan arus dingin, dan bertahan apa badai Mei datang. Mari dikatakan oleh anak-anak kita dari anak-anak kami yang diuji ketika kita menolak untuk membiarkan perjalanan akhir ini, bahwa kami tidak kembali kami tidak terputus-putus, dan dengan mata tetap pada cakrawala dan rahmat Allah kepada kami, kami dibawa ke luar yang besar karunia kebebasan itu aman dan dikirimkan ke generasi.

Minggu, 08 Februari 2009

PERMENDAGRI 55/2008 tentang Bendahara

Departemen dalam negeri, mengeluarkan lagi 1 permendagri yang mengatur tentang TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA, yang dijabarkan dari Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang juga merupakan pelengkap dari Permendagri 59/2007, namun semoga tidak menjadi sesuatu yang menambah kekacauan dalam imlementasi pengelolaan keuangan daerah, dari banyaknya peraturan yang diterbitkan oleg DEPDAGRI, beberapa catatan tentang isi dari permendagri 55/2008, dijabarkan dibawah ini :
1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PPKD
Penerimaan yang dikelola PPKD dapat berupa pendapatan dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah, dan pembiayaan penerimaan. Penerimaan-penerimaan tersebut diterima secara langsung di Kas Umum Daerah.
Berdasarkan penerimaan tersebut, Bank membuat Nota Kredit yang memuat informasi tentang penerimaan tersebut, baik berupa informasi pengiriman, jumlah rupiah maupun kode rekening yang terkait. Bendahara penerimaan wajib mendapatkan nota kredit tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

2. PEMBUKUAN PENERIMAAN PPKD
Pembukuan Pendapatan oleh bendahara penerimaan PPKD menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD.
Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan PPKD menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan, antara lain:
1. Nota Kredit
2. Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah
Pembukuan Pendapatan PPKD dimulai dari saat bendahara penerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa BUD mengenai adanya penerimaan di rekening kas umum daerah. Langkah-langkah pencatatannya adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah, bendahara penerimaan PPKD Buku Penerimaan PPKD pada bagian penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti.
2. Kemudian bendahara penerimaan PPKD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.
3. Bendahara penerimaan PPKD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah.

3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA

Bendahara penerimaan PPKD mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban tersebut berupa Buku Penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan, dilampiri dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap.

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD adalah sebagai berikut:
1. Bendahara penerimaan PPKD melakukan penutupan Buku Penerimaan PPKD dan melakukan rekapitulasi perhitungan.
2. Bendahara penerimaan PPKD bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.
3. Bendahara penerimaan PPKD menyampaikan Buku Penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan dilampiri dengan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada PPKD, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.



1.A. BENDAHARA PENGELUARAN SKPD

1. PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP).
Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam rangka melaksanakan belanja. Dalam hal ini bendahara pengeluaran menyusun dokumen SPP yang dapat berupa:
a) Uang Persediaan (UP)
b) Ganti Uanag (GU)
c) Tambah Uang (TU)
d) Langsung (LS)
• LS untuk pembayaran Gaji & Tunjangan
• LS untuk pengadaan Barang dan Jasa
Disamping membuat SPP Bendahara Pengeluaran juga membuat register untuk SPP yang diajukan, SPM dan SP2D yang sudah diterima oleh bendahara.
a. SPP Uang Persediaan (UP)
Bendahara pengeluaran mengajukan SPP Uang Persediaan (UP) setiap awal tahun anggaran setelah dikeluarkannya SK Kepala Daerah tentang besaran UP. SPP-UP dipergunakan untuk mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD. Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu.
Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP UP, selain dari dokumen SPP UP itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:
a) Salinan SPD
b) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
c) Lampiran lain yang diperlukan
Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian uang persediaan yang dikelolanya kepada bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan pengguna anggaran.
b. SPP Ganti Uang Persediaan (GU)
Pada saat uang persediaan telah terpakai bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan uang persediaan yang telah disahkan pada periode waktu tertentu. SPP-GU tersebut dapat disampaikan untuk satu kegiatan tertentu atau beberapa kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Misal, suatu SKPD mendapatkan alokasi Uang Persediaan pada tanggal 4 Januari sebesar Rp100.000.000. Pada tanggal 20 Januari telah terlaksana 2 (dua) kegiatan yang menghabiskan uang UP sebesar Rp.80.000.000, maka SPP-GU yang diajukan adalah sebesar Rp.80.000.000 dengan pembebanan pada kode rekening belanja terkait kegiatan tersebut.
Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP GU, selain dari dokumen SPP GU itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:
a) Salinan SPD
b) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
c) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan
d) Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah
e) Lampiran lain yang diperlukan


c. SPP Tambahan Uang (TU)
Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, yang harus dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan uang persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU ini harus dipertanggung-jawabkan tersendiri dan bila tidak habis, harus disetorkan kembali.
Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang dikecualikan untuk:
a) kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan
b) kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA;
Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP TU, selain dari dokumen SPP TU itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:
a) Salinan SPD
b) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
c) Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian TU
d) Lampiran lain yang diperlukan
d. SPP Langsung (LS)
SPP Langsung (SPP-LS); yang dipergunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi:
a. SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan
b. SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa
Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP LS, selain dari dokumen SPP LS itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

2. PEMBUKUAN BELANJA

A. Buku-Buku Yang Digunakan
Pembukuan Belanja oleh bendahara pengeluaran menggunakan:
1. Buku Kas Umum (BKU)
2. Buku Pembantu BKU sesuai dengan kebutuhan seperti:
a. Buku Pembantu Kas Tunai;
a. Buku Pembantu Simpanan/Bank;
c. Buku Pembantu Panjar;
d. Buku Pembantu Pajak;
e. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja

Dalam pelaksanaannya, tidak semua dokumen pembukuan digunakan secara bersamaan untuk membukukan satu transaksi keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Buku apa saja yang digunakan untuk setiap transaksi akan dijelaskan dalam bagian berikutnya.
Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembukuan adalah:
1. SP2D UP/GU/TU/LS
2. Bukti transaksi yang sah dan lengkap
3. Dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku

UU 53/2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU MOROTAI

Catatan ini diambil dari penjelasan UU 53/2008 tentang pembentukan Kabupaten Pulau Morotai, semoga menjadi bahan diskusi menarik tentang Morotai dalam prespektif Maluku Utara.
Provinsi Maluku Utara yang memiliki luas wilayah ± 31.982,50 km2 dengan penduduk pada tahun 2005 berjumlah ± 970.443 jiwa, terdiri atas 6 (enam) kabupaten dan 2 (dua) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Halmahera Utara yang mempunyai luas wilayah ± 6.372,90 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 berjumlah 220.765 jiwa, terdiri atas 22 (dua puluh dua) kecamatan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 09/KPTS/DPRD-HALUT/2006 tanggal 2 November 2006 tentang Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Atas Deklarasi Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02/KPTS/DPRD-HALUT/2007, tanggal 16 April 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai, Surat Bupati Halmahera Utara Nomor 135/834 tanggal 19 April 2007, perihal Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 05 Tahun 2007, tanggal 16 Mei 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai, Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 129/697 tanggal 23 April 2007 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 03/KPTS/DPRD-HALUT/2007 tanggal 09 Mei 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 04/KPTS/DPRD-HALUT/2007 tanggal 09 Mei 2007 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Kepada Calon Kabupaten Pulau Morotai, dan Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 135/154/HU/2007, tanggal 23 April 2007 tentang Persetujuan Pengalokasian Dana Bantuan Kepada Calon Kabupaten Pulau Morotai.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Pulau Morotai.
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, dan Kecamatan Morotai Timur. Kabupaten Pulau Morotai memiliki luas wilayah keseluruhan ± 2.476 km2 dengan jumlah penduduk ± 54.876 jiwa pada tahun 2007.
Dengan terbentuknya Kabupaten Pulau Morotai sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personil, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Pulau Morotai perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

MASA DEPAN ANAK-ANAK KITA

Masa depan bangsa ada di generasi yang dibentuk oleh sebuah pergemulan pembangunan yang menjadi inti dari kesepakatan bernegara, jika pembangunan tidak dapat menjamin proses pencerdasan anak bangsa buat apa ada negara, jika negara tidak menjamin kelangsungan hidup rakyat buat apa ada negara, begitu banyak hal yang dititipkan kenegara untuk mengelola, sebegitu pula negara memberikan ruang bagi rakyat untuk memproses pembangunan menjadi satu kesatuan yang utuh antara lakon negara dan rakyatnya, sehinga simetris antara apa yang dicitakan rakyat dan negara sebagai wakil rakyat.
Maluku Utara terkesan kehilangan makna pembangunan, dari presepsi keliru tentang pengelolaan daerah, sehingga sadar atau tidak masyarakat kehilangan nilai-nilai babari, bakutolong, bahatup atau apa lagi nama lainnya, yang membawa kebersamaan pengelola daerah dan masyarakat, dari prilaku mengeklusifkan diri mereka-mereka yang diberi tangungjawab mengelola daerah, lihat saja bagaimana para kepala dinas yang seolah-olah menjadi manusia super yang butuh dihormati, butuh dilayani, dan jika berkumpul bersama rakyat harus punya tempat sendiri yang lebih wah dari masyrakat lainnya, karena itu jarak yang jauh ini mengakibatkan komunikasi bersama rakyat menjadi tidak sangat efektif, dan jauh lebih sial lagi Bupati, Walikota dan Gubenur menerima laporan dari kelompok yang eklusif, sehingga laporan yang indah, seolah-olah masyarakat maluku utara tidak lagi memiliki soal-soal mendasar yang harus di benahi, dari jaminan negara terhadap rakyatnya.
Dari sinilah kita memotret bagamana sektor pendidikan dielola untuk bangunan anak-anak bangsa menjadi cerdas di lahan yang subur, dipantai yang berlimpah ikan diperut bumi yang begitu banyak kandungan mineral, tapi anak-anak kita kehilangan kompetensi, kehilangan kecerdasan dari potensi diri yang terpendam, oleh karena kita salah mengelola anak-anak kita menjadi cerdas, yang kita titipkan kepada negara untuk mengurusnya.
Belum sampai pada memikirkan sekolah unggulan, soal dasar pada pemerataan distribusi guru disetiap jenjang pendidikan, belum lagi guru mata pelajaran yang hampir-hampir tidak tersedia, survei menunjka bahwa ketidak tersediaan guru mata pelajaran kimia, ekonomi, sosilogi, geografi, dan lainya harus diisi oleh guru yang memegang mata kulia lain, di halsel ada seorang guru agama mengajarkan kimia, di halteng seorang guru pancasila mengajarkan ekonomi, di haltim guru bahasa indonesia mengajakan matematika, dan begitu banyak fenomena yang mengagetkan kita semua karena wajah kita begitu kusam dari cara kita mengelola pendidikan yang tidak cerdas.
Jauh lebih mengagetkan kita ketika bangun pagi disajikan Malutpos tentang perebutan jabatan oleh para pejabat dengan konsep balas jasa (Tim sukses conection) sehingga dinas pendidika yang menjadi garda terdepan mengelola kecerdasan anak diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten, atau soal anggaran pendidkan di Provinsi, yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan perjalanan dinas gubernur yang luar biasa besar di titipkan pada Sekretariat daerah, atau di pemerintah kota yang mengalokasika pendidikan lebih pada sumber yang sudah diproteksi pemerinta pusat yaitu DAK, sehingga terkesan besar, yan dihitung gaji guru dimasukan sebagai komponen dari sektor pendidikan (Tidak sesuai dengan TAP MPR) sehingga kota Ternate sebagai wajah dari Maluku Utara juga masih begitu banyak persoalan pendidkan yang tak teratasi, lihat saja pendidikan usia dini, yang kurang mendapat proporsi bagi pembentuka landasan kecerdasan anak diabaikan pemerintah, dan jauh lebih terkosentrasi pada bangunan sekolah, pagar, dan ornamen-ornamen sekolah, dan mengabaikan substansi pendidikan yaitu pengembangan tenaga kependidikan, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain yang dapat membentuk kecerdasan anak, bukan pada kemegahan sekolah, sehingga SMAN 1 Ternate dengan kegamangan pembangunan tidak ada lagi ruang bagi ekspresi anak didik.
Begitu banyak soal dari kabupaten lain yang jauh lebih menyedihkan, tentu tidak akan termuat diblo yang terbatas ini, tapi dari dua kasus pemda diatas, anda bisa mencerna sesunguhnya soal kita yang jauh lebih berat adalah membentuk generasi yang lebih baik dari generasi yang kita alami, sudahi kebodohan masyarakat, sudahi bodo-bodohi masyarakat, jika tidak masyarakat akan bangkit dan melawan kebodohan pemerintah. Semoga tidak, maka mulailah berbenah untuk kemaslahatan bersama. AMIN

Jumat, 06 Februari 2009

MAHKOTA SULTAN TERNATE

Mahkota Sultan Ternate, memiliki cirri berambut panjang, terurai kebelakang, bertumbuh dan berkembang, memiliki keunikan tersendiri, yang Dililit dan dihiasi batu – batuan permata kira – kira seratus buah yang terdiri dari; perunggu, perak, emas, berlian, mutiara, akik, shafier, jamrud, dll. Sepotong kayu dibuat khusus untuk meletakan mahkota, kayu itu disebut QALBU. Terjemahan dari buku Bijdragen TOT de Kenmis Der Residentie Ternate bl 2 (hal) 30… Mereka tidak membedakan antara Mahkota dan perhiasannya (Harta Kolano). Berikut ini adalah Perhiasan Mahkota Sultan Ternate.
1. Bulan sabit yang ditata dengan 17 (Tujuh Belas) permata dan 26 (Dua Puluh Enam) batu permata dari Ceylon / Srilanka.
2. 2 (Dua) Dahengora dari emas yang masing – masing Dahengora ditata dengan 6 (Enam) intan dari Ceylon / Srilanka.
3. 7 (Tujuh) bintang ditata dengan permata (Intan)
4. Kembang matahari bertata permata (Intan)
5. 1 (Satu) anting – anting besar berpermata (Intan)
6. 12 (Dua Belas) anting – anting bertata 60 (Enam Puluh) Intan
7. Sebuah batu permata merah berbentuk bulat besar
8. 2 (Dua) permata topaz
9. 80 (Delapan Puluh) batu permata
10. Sebuah kalung emas berbentuk kipas yang sambung menyambung
11. Sebuah kalung emas berbentuk buah belimbing yang sambung menyambung
12. Sebuah kalung emas yang bertata 24 (Dua Puluh Empat) Intan
13. Sebuah kalung emas dari Makassar.

Berdasarkan pada Galib Sa Lakuni, sejak dahulu kala secara turun temurun sampai sekarang, bila datang hari raya idul adha setelah habis sembahyang maka di istana sultan Ternate diadakan upacara pemotongan rambut mahkota.

Kamis, 05 Februari 2009

KERATON TERNATE



1. Kompleks bangunan kesultanan ini terletak pada areal tanah seluas 44.560 M2 (Sesuai surat keterangan dari Sub Dit Agraria Ternate, No : 11/SDA/PHT/Ket/1973). Tanah ini berstatus tanah adat, dan terletak dikampung soa sio kecamatam Kota Ternate. Bangunan – bangunan inti yang terdapat pada kompleks kesultanan ini adalah :
a) Istana Sultan / Kedaton, sebagai tempat kediaman Sultan, dilengkapi pula dengan dapur, gedung, benteng dan garasi istana. Istana / Kedaton yang terletak pada ketinggian 8 meter diatas permukaan laut, jaraknya dari tepi pantai kira – kira 250 M. Bangunan inti terletak pada tanah bertingkat – tingkat. Dilihat dari kedudukannya, bangunan inti dapat dibagi atas dua bagian yaitu, bagian sentral dan bagian anjungan. Bagian sentral terletak pada tanah datar yang luas kedarat / barat, pada ketinggian sekitar 8 meter, sedangkan anjungan yang merupakan satu kesatuan dengan sentralnya ditopang oleh pilar – pilar besar, pada ketinggian 4 meter diatas permukaan laut. Anjungan ini merupakan depan istana, bahagian belakangnya menghadapap Gunung Gamalama. Menurut kepercayaan, kedudukan yang demikian ini mempunyai hubungan dengan letaknya Naga yang dipancangkan diloteng Istana. Kepala Naga itu menghadap ke laut, mengikuti terbitnya matahari, sedangkan ekornya menghadap ke Gunung Gamalama. Mereka mengatakan, bahwa Istana ini dibangun di tengah – tengah urat nadi dari Naga itu. Naga ini menyelam di kawah Gamalama, dan muncul ditengah – tengah Istana sekarang ini. Itulah sebabnya, di pusat Istana ini secara vertikal di atas loteng, diletakkan Naga itu. Di lantai ruang tengah secara vertikal dengan naga itu, merupakan tempat terlarang, yang tidak boleh dipijak atau dilewati. Pada tempat ini, setiap malam kamis dan malam jum’at, tua – tua adat membakar dupa dan membaca doa selamatan disini. Demikian pula / loteng, dimana naga itu berada, dibakar kemenyan dan diadakan doa selamatan. Anjungan yang oleh rakyat dinamakan balkon, dengan tangga dikiri kanannya, menggambarkan seekor singa yang sedang duduk dengan kaki depannya menopang kepalanya. Singa ini sedang menelan buah delima, terali – terali anjungan / balkon merupakan gigi – gigi singa itu. Ruangan dibawah anjungan ini biasa dipakai untuk staf musik apabila dikedaton diadakan upacara – upacara resmi.
Bala rakyat biasanya datang dan memenuhi lapangan Istana, yang dinamai Lapangan Salero. Lapangan Istana ini sama dengan alun – alun di Istana Yogyakarta dan Solo. Bangunan sentral dibangun dari Timur ke Barat atas 3 bagian, yaitu bagian tengah, yang dibagi pula atas dua bagian arah Utara dan Selatan. Yang sebuah dipakai oleh Sultan untuk bertemu dengan para Bobato Dunia dan Akhirat, atau dengan tamu – tamu pemerintah lainnya. Yang sebuah lagi digunakan untuk ruang jamuan makan para tamu agung. Bahagian selatan mempunyai 3 buah kamar yang dipakai oleh Permaisuri, sedangkan bahagian yang utaranya mempunyai 3 buah kamar pula yang dipakai oleh Sultan. Kamar ini dianggap keramat dan suci. Kamar ini biasanya dipakai oleh Sultan untuk tafakur / Samadhi bila hendak menghadapi pekerjaan yang berat, seperti menyusun rencana kesultanan, negeri ditimpa bahaya, atau negeri dalam keadaan bahaya dan lain – lain. Disebelahnya, arah barat terdapat kamar tidur sultan. Kamat tidur ini diapit oleh kamar puji, dan kamar makam sultan. Kamar – kamar yang ditempat oleh Sultan maupun Permaisuri, masing – masing dilengkapi dengan WC dan kamar mandi. Pada bahagian belakang bangunan inti terdapat pendopo / balairung, tempat sultan bertemu dengan bala rakyatnya atau sebagai tempat pementasan kesenian istana. Bangunan – bangunan semacam ini di Maluku Utara dinamakan “Sabua”. Disamping pendopo / sabua, terdapat dapur istana. Arah ke utara terdapat benteng istana yang jaraknya dari bangunan inti kira - kira 5 meter.











b) Ngara Lamo, (Ngara = Pintu / rumah; Lamo = Besar), berfungsi sebagai tempat musyawarah dari kedua lembaga pemerintahan tadi, yaitu Bobato Nyagimoi se tufkange (Sebagai lembaga legislatif) dan komisi Ngaruha sebagai lembaga eksekutif. Barangkali Ngara Lamo dapat disamakan dengan gedung MPR / DPR sekarang.
c) Ngara Opas, (Ngara = Pintu / rumah; Opas = Pesuruh / Penjaga), berfungsi sebagai rumah jaga atau pos keamanan. Setiap orang yang mau menghadap Sultan, harus melaporkan diri dulu ke pos keamanan.
Dari Ngara Opas, berita itu disampaikan kepada Sultan melalui Paseba. Paseba merupakan pintu keamanan kedua sesudah Ngara Opas. Paseba terletak disamping selatan Istana. Dari Ngara Opas naik ke Paseba harus melalui tangga kayu. Paseba menyampaikan berita itu kepada Suwohi (Penjaga pintu Istana). Suwohi merupakan pos keamanan ketiga dan Suwohilah yang akan menyampaikan berita itu kepada Sultan. Bila sekiranya diterima, barulah tamu itu masuk melalui pintu depan.
d) Sigi Lamo, (Sigi = Masigi / Masjid; Lamo = Besar), merupakan masjid Sultan dan merupakan pusat Ibadah serta pusat kebudayaan Islam di Maluku Utara. Didalam kompleks Sigi Lamo terdapat makam para Sultan.
Baik Sigi Lamo, Ngara Lamo, Ngara Opas semuanya terletak disebelah selatan Istana. Pintu Istana, pintu sigi lamo, menghadap kelaut / matahari terbit. Bila kita ingin masuk ke Istana, maka kita harus datang dari sebelah selatan.
Selain bangunan ini, terdapat pula pelabuhan Sultan dan lapangan Istana yang kesemuanya merupakan satu kesatuan dengan bangunan – bangunan tersebut diatas.

DARI MANA MEMBANGUN MALUKU UTARA



Pembangunan Maluku Utara dalam 5 tahun terakhir harus diakui belum menunjukan kinerja yang baik, jika tidak ingin dikatakan gagal, oleh karena gejala yang tergambar dari berbagai data yang disajikan oleh BPS, utamanya dalam prespektif ekonomi, tidak memberikan dampak bagi membaiknya ekonomi rumah tangga masyarakat, alokasi investasi pemerintah yang diharapkan menjadi stimulus bagi membaiknya perekonomian ternyata tidak memberikan dampak yang berarti, Laju pertumbuhan ekonomi yang oleh BPS dan BAPPEDA, berasumsi rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 5%, hingga tahun 2006 pertumbuah ekonomi mencapai 6%, bahkan yang jauh lebih spektakuler pada pemerintah kota Ternate yang tahun 2007 mengasumsikan pertumbuhan mencapai 8% dengan gambaran seolah-olah tingkat kemakmuran telah terbentuk, dan memiliki implikasi meluas ke masyarakat, ternyata bahwa pertumbuan ekonomi yang terus membaik itu disumbangkan oleh sektor komunikasi dan transportasi, serta diikuti dengan jasa-jasa lainnya, yang memiliki tingkat serapan angkatan kerja yang sangat rendah, dan yang mengagetkan lagi oleh karena alokasi investasi pemerintah yang tergambar dalam APBD Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota, yang mengalokasikan belanja perjalanan dinas yang relatif besar, dan memberikan efek yang sangat tinggi terhadap permintaan terhadap kebutuhan transportasi, yang diikuti dengan terbukanya jaringan komunikasi dan informasi yang menyebar hampir merata di Maluku Utara, sehingga permintaan terhadap konssumsi Pulsa sangat tinggi, dan berbagai faktor-fakor lain yang berpengaruh, dampak yang sangat terasa lainnya dari laporan BANK INDONESIA, dari simpanan masyarakat di Bank-Bank di Maluku Utara dibandingkan dengan serapan kredit hanya mencapai 16,57%, dan dominasi kridit diserap pada kredit konsumsi, serta lakon-lakon yang memanfaatkan kridit konsumsi adalah pegawai negeri sipil dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi atas rumah, haji, dan ornamen lainnya. Apa yang menjadi buruk, bahwa kelompok usaha utamanya KUKM yang menjadi pilar ekonomi rakyat, tidak dapat memanfaatkan secara optimal kridit yang disalurkan oleh Bank, oleh karena Bank dengan alasan pengetatan kresit, secara sangat selektif memberikan kredit kepada masyarakat, bahkan kredit yang telah dijaminkan oleh pemerintah pusat pun sulit diakses oleh KUKM, dan menjadi dana mengedap di Bank-bank.
Keterpurukan ini ditambah dengan asumsi keliru dari pemerintah, yang mengejar PAD melalui bunga Bank, sehingga pemerintah berupaya mengalokasikan simpanan yang relatif besar pada setiap tahun anggaran, dan sangat lucu lagi pemerintah memandang positif jika setiap tahun pemerintah mengalami surplus, dengan asumsi keuntungan setiap tahun, asumsi keliru inilah yang membuat anggaran masyarakt tidak termanfaatkan bagi pembangunan masyarakat. tetapi lebih pada alokasi bagi PAD, dan selanjutnya Bank menggunakan untuk menyimpan melalui SBI, pertanyaan lanjutnya siapa yang dirugikan ???
So pasti yang dirugikan adalah rakyat, oleh karena dana dimaksud mestinya menjadi bangunan sekolah, Puskesmas, Pustu, Polindes, dan fasilitas layanan publik lainnya, dan implikasi aliran anggaran pada upaya perbaikan ekonomi masyarakat, harus mengalami penundaan.
Ketidak sadaran inilah sehingga pada tahun 2006, seorang kepala daerah mengebu-gebu dengan gaya yang khas dalam menyampaikan LKPJ, dengan suara yang lantang "Posisi Keuangan Pemda Tahun 2005 mengalai surplus, yang menunjukan bahwa kita sukses membangun" hal ini menunjukan bahwa ketidak tahuan membawa kita kepada kemudaratan yang berrantai. Semoga tahun-tahun mendatang tidak ada lagi pemimpin yang banga dengan kegagalan investasinya kepada rakyatnya. Amin

DAU TURUN 2009, pada PROVINSI KEPULAUAN


INDONESIA dalam sejarah keuangan negara, baru dimasa pemerintahan SBY, APBN dapat mencapai angka 1000 Triliun lebih, walau dengan asumsi defisit sebesar 2,5% dari PDB atau sama dengan 183Trilun, sudah menunjukan kemajuan belanja pemerintah, namun yang sangat mengagetkan, karena ternyata kenaikan alokasi belanja dari sumber pendapatan pada tahun 2009, tidak memberikan dampak bagi pembangunan daerah, dalam kaitan dengan alokasi dana perimbangan, yang juga pertama kali mengalami penurunan saat implementasi model DAU sejak tahun 2001. dan jauh lebih menyedihkan ternyata Kabupaten/kota yang memiliki beban belanja yang relatif tinggi, dengan kebutuhan fiskal yang cukup besar, dibandingkan dengan kapasitas fiskal daerah, yang mestinya dapat ditutupi melalui dana perimbangan untuk mengurangi celah fiskal pada provinsi yang memiliki karakteristik kepulauan, dimana luas laut lebih besar dengan jumlah sebaran pulau yang melebih 500 pulau, sehingga keresahaan ini tergambar dalam pertemuan 7 Provinsi Kepulauan di Ternate Maluku Utara pada tanggal 19-21 Januari 2009, data yang disajikan menunjukan bahwa terdapat 23 kabupaten/kota di 7 Provinsi yang tergabung dalam provinsi kepulauan mengalami penurunan DAU, yaitu Provinsi Maluku Utara 4 kabupaten dari 8 kabupaten/kota di bandingkan dengan tahun 2008, Provinsi Maluku dari 11 kabupaten/kota 5 kabupaten/kota mengalami penurunan, Nusa Tengara Timur dari 20 kabupaten/kota 1 kabupaten mengalami penurunan, Nusa tengara Barat, dari 9 kabupaten/kota terdapar 2 kabupaten mengalami penurunan, Sulawesi utara dari 21 kabupaten/kota terdapat 3 kabupaten/kota mengalami penurunan, Bangka Belitung, dari 7 kabupaten/kota terapat 7 kabupaten/kota mengalami penurunan dan riau kepulauan dari dari 6 kabupaten/kota terdapat 1 kabupaten mengalami penurunan, hal ini berdampak pada menurunnya kapasitas pembangunan di Provinsi kepulauan, yang merupakan basis dari perjuangan pembangunan pulau-pulau (ilands).

Faktor apakah yang mengalami penurunan, dari hasil pertemuan 7 Provinsi kepulauan di Ternate pada tanggal 19-21 Januari 2009, seluruh provinsi belum mendapat penjelasan kongkrit dari pemerintah CQ. Departemen Keuangan. dengan pengurangan alokasi DAU yang tidak diikuti dengan penjelasan-penjelasan kongkrit di tahun politik, akan memberikan dampak interprestasi yang berragam, oleh karena data APBD 2009, pendapatan netto dalam negeri mencapai 726,3 Trilyun, yang dialokasikan untuk DAU 26% (UU/332004), maka alokasi DAU sebesar 188,84 Triliun, yang dialokasikan ke provinsi, 18,88 Triliun dan kabupaten/kota 169,95 Triliun, ternyata dalam alokasi DAU tahun 2009, hanya mencapai Rp. 186.414.100.000.000, atau masih terdapat selisih sebesar Rp. 2.423.900.000.000, oleh karena terdapat kelebihan yang belum diditribusikan, seyogyanya Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan dapat menjelaskan kepada pemerintah daerah yang mengalami penurunan DAU. apakah diakibatkan dari pemekaran Daerah ? jika diakibatkan dari pemekran bukankah asumsi penerimaan yang mengalami kenaikan dibanding denga tahun 2008. ataukah ada penjelasan lain. WawlahuwalamBisawab

Selasa, 03 Februari 2009

Data Kemiskinan di Indonesia

Dari tahun ke tahun masalah kemiskinan menjadi salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah pusat dan daerah. Data kemiskinan yang menjadi dasar bagi intervensi program penanggulangan kemiskinan hingga saat ini belum tersedia secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan. Satu-satunya lembaga pemerintah yang bertanggungjawab terhadap kesediaan data adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Walaupun BPS cukup banyak memperoleh kritik sehubungan dengan ketersediaanya data dan metodologi pengumpulan dan pengolahan data, namun harus diakui hingga saat ini data BPS menjadi acuan utama dalam memantau pembangunan di Indonesia.

Artikel berikut ini menginformasikan kepada pembaca mengenai data kemiskinan yang selalu dirilis oleh BPS setiap tahunnya. Informasi ini meliputi sekilas awal mula upaya penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin, kemudian perkembangannya saat ini dan metode penghitungannya. Selain itu artikel ini menginformasikan sepuluh daerah yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi.

Awal Penghitungan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Data kemiskinan yang dirilis BPS setiap tahun selalu ditunggu oleh banyak lembaga yang melakukan pemantauan hasil pembangunan, untuk itu pada artikel ini akan dipaparkan bagaiman proses BPS dalam menghasilkan data kemiskinan.

BPS pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976 – 1981 dengan menggunakan data modul konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Sejak tahun 1984, setiap tiga tahun sekali, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin. Sampai tahun 1987, informasi jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional saja. Pada tahun 1990, informasi jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat dihitung hingga tingkat provinsi, meskipun untuk beberapa provinsi kecil dilakukan penggabungan. Selanjutnya sejak tahun 1993, informasi jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan untuk seluruh provinsi. Dan sejak tahun 2002, BPS telah dapat menyajikan jumlah dan persentase penduduk miskin hingga tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan data Susenas Kor.

Informasi lain yang patut diketahui sehubungan dengan ketersediaan data kemiskinan adalah bahwa BPS belum dapat menerbitkan data kemiskinan pada tahun berjalan. BPS selalu mengalami keterlambatan 1 tahun dalam penerbitan datanya, artinya data tahun 2006 akan diterbitkan pada tahun 2007.


Metode Penghitungan

Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS sejak pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

Langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin tingkat kabupaten/kota tahun 2005 dan 2006 adalah sebagai berikut:
1. Mencari garis kemiskinan (GKE) kabupaten/kota tahun 2005 yaitu menggunakan Garis Kemiskinan (GK) kabupaten/kota tahun 2004 yang diinflate/deflate dengan inflasi/deflasi
2. Setelah mendapatkan GKEkabupaten/kota tahun 2005 maka selanjutnya dihitung penduduk yang pengeluaran perkapita perbulannya dibawah atau sama dengan GKE.
3. Untuk memperoleh jumlah penduduk miskinkabupaten/kota, hasil dari butir b dilakukan prorate terhadap jumlah penduduk miskin provinsi.
4. Setelah mendapatkan persentase penduduk miskln kabupaten/kota 2005 maka dapat dihitung Garis Kemisklnankabupaten/kota tahun 2005.
5. Garis Kemiskinan kabupaten/kota tahun 2005 digunakan untuk Garis Kemiskinan Estimasi (GKE) kabupaten/kota tahun 2006. Langkah 1-4 digunakan juga untuk menghitung penduduk miskin dan garls kemiskinan kabupaten/kota tahun 2006. Garis kemiskinan juga digunakan untuk menghitung Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI) dan Indeks Keparahan Kemiskinan(P2)

10 Kabupaten/Kota Termiskin 2005 dan 2006

Dari data kemiskinan yang dirilis BPS untuk tahun 2005 dan 2006 diketahui 10 kabupaten/kota yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi. Data tahun 2005 menyebutkan bahwa kabupaten Puncak Jaya, Paniai, Pegubungan Bintang, Jayawijaya, Yahukimo, Biak Numfor, Nabire, Maluku Tenggara, Sumba Barat dan Sumba Timur adalah 10 daerah yang memiliki prosentase penduduk miskin yang terbesar. Sedangkan pada tahun 2006, komposisi daerah yang memiliki prosentase jumlah penduduk miskin terbesar tidak terlalu banyak berubah dan masih dodominasi oleh daerah-daerah di Papua, yaitu Kabupaten Teluk Wondama, Pucak Jaya, Teluk Bintuni, Paniai, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Manokwari, Maluku Tenggara Barat, dan Sumba Barat.

Prosentase Kemiskinan Indonesia
Prosentase kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2001 terus mengalami penurunan hingga tahun 2005, kemudian meningkat kembali di tahun 2006 an kembali turun di tahun 2007.
Angka prosentase kemiskinan di Indonesia berturut-turut dari 2001 hingga 2007 adalah 18,40%, 18,20%, 17,42%, 16,66%, 15,97%, 17,75% dan 16,58%.

Secara umum persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2001 hingga tahun 2007 yaitu sebesar 1,82%. (esr)

Sumber:
- Data dan Informasi Kemiskinan 2005-2006 : Buku 2: Kabupaten. BPS, 2007.
- Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2007. BPS, 2007.

Senin, 02 Februari 2009

SELAMATA DATANG


Alhan (Nanda) mengucapkan selamat datang di blog asal-asalan ini, blog ini dibuat dengan model yang sangat coba-coba, so pasti banyak salah n kekuranggannya, indah rasanya jika kawan-kawan memiliki informasi lebih untuk saling berbagi tentang blok.
Blog ini dibuat untuk media berbagi, ilmu dan pengalaman dalam berbagai hal, gagasan yang baik jika dapat diterima orang lain menjadi etos untuk bersama berubah dalam bangunan yang rapuh, sadar akan kerapuan menjadi etos untuk meminta gagasan cerdas dalam membagi ruang-ruang yang kosong ini menjadi muatan yang baik untuk ilmu dan masa depan.
titpkan komentar anda agar kami mengerti kamu selalu ada dalam ide-ide cemerlang.
S E M O G A

DANA PERIMBANGAN FERSI KEPULAUAN

Dear, para pembaca yang budiman, sejak tahun 2005 7 Provinsi Kepulauan membentuk konsorsium, sebagai upaya untuk mendorong proses pembangunan yang berbasis kepulauan sebagai miniatur dari negara kepulauan, namun hingga pertemuan Ternate belum menunjukan suatu kemajuan berarti. Perdebatan mendasar soal dana perimbangan, yang tidak pro terhadap pembangunan pulau-pulau menjadi sumber utama, dari rendahnya alokasi anggaran pada provinsi yang memiliki luas laut lebih besar dari darat. oleh karena para penyusun PP 55/2005, khusus pada pasal 40 yang mengatur tentang cara perhitungan, dalam penjelasan PP 55/2005, pasal 40 "Luas laut yang dimaksud adalah luas darat" penjelasan pasal 40 menjadikan tim penyusun formula DAU memasukan luas wilayah dalam menghitung DAU setiap tahun tidak memasukan luas laut sebagai faktor yang memberikan efek bagi kebutuhan fiskal daerah.
Dampak yang dirasakan adalah dalam setiap tahun alokasi DAU yang bersumber dari pendapatan netto dalam negeri, untuk tahun 2009 yang mencapai 764 Triliun, yang dialokasikan sebesar 26% (UU 33/2004) memberikan proporsi yang besar kepada daerah-daerah yang memiliki luas daratan lebih besar, dan memiliki jumlah penduduk yang padat. sehingga daerah-daerah yang memiliki luas laut lebih besar dengan penduduk yang relatif lebih rendah di bandingkan dengan wilayah dartan memiliki alokasi DAU yang sangat rendah.
Dampak berrantai yang dirasakan adalah lambatnya penyediaan infrastruktur wilayah utamanya pada penyediaan pelayanan pada pulau-pulau kecil, data menunjukan bahwa pada daerah-daerah kepulauan, pola hunian penduduk cenderung pada pola pemukiman pulau-pulau kecil dan mengabaikan pulaua-pulau besar, karena itu pelayanan antar pulau membutuhkan investasi pemerintah yang jauh lebih besar di bandingan dengan wilayah yang memiliki aksebilitasnya memanfaatkan ruang daratan.
karena itu teman-teman dibutuhkan gerakan bersama, untuk tujuan bersama, tidak bisa dibiarkan tujuh gubernur melakukan pertemuan serimonial yang menghabiskan uang rakyat tanpa ada hasil yang kongkrit, dibutuhkan aksi bersama yang lebih konstruktif dalam mendorong keseimbangan pembangunan anak-anak pulau yang telah diabaikan dalam 3 dasawarsa pembangunan nasional.
Gerakan konstruktif dilakukan melalui mendorong model pembangunan kedepan berbasis kepulauan dengan menawarkan model desentralisasi kepulauan yang lebih konstrustruktif, sehingga basis pelayanan tidak semata pada level pemerintahan, akan tetapi dapat dilakukan melalui regionalisasi kawasan, utamanya pada pulau-pulau perbatasan, yang memiliki tingkat resistensi yang relatif lebih tinggi.
Konsep desentralisasi melalui UU 32/2004, belum memberika jaminan yang relatif lebih baik, dengan pembangian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota (PP 38/2007), tidak diikuti dengan konsistensi alokasi anggara, sehingga sebahagian besar anggaran masih di titipkan melalui Departemen-departemen, sebagai perpanjangan tanggan konsep sentralisasi, yang memberi kesan seolah-olah otonomi sehingga dilebelkan dengan alokasi anggaran dana dekosentrasi, yang membuat daerah-daerah harus mengemis secara terus menerus kepada departemen, yang memberi ruang terciptanya model KKN yang sangat kuat.
karena itu model DAK sebagai alternatif model pembiayaan yang dapat dikontrol pemerintah pusat jauh lebih baik, dengan secara full mengabaikan model anggaran dekosentrasi yang tidak mendidik.

THAIB, SYAMSIR DAN TASTERA

Mukhtar Adam

Pemerhati Pembangunan, Dosen FE-Unkhair

Isu yang hangat belakangan ini, jika tidak dibilang soal Pemilu, adalah soal pembangunan jembatan yang menghubungkan 3 pulau, yang banyak pengamat menyebut dengan penyatuan denyut ekonomi daerah, oleh karena Ternate sebagai pusat pertumbuhan dari Provinsi Maluku Utara harus menjadi urat nadi pembangunan ekonomi, yang dapat memberikan keterpengaruhannya kepada wilayah lain (Tidore dan Halmahera). Namun sejauh mana kemampuan ekonomi Ternate yang dapat memberikan keterpengaruhannya kepada ekonomi daerah lain, belum ada penelitian yang menunjukan hal itu dapat memberikan konstribusi, secara langsung.

Jika dilihat dari gejala ekonomi kota Ternate, dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh sector jasa, komunikasi dan transportasi. Yang memberikan ciri dari sebuah kota, oleh karena Ternate menjadi pusat perdagangan barang dan jasa bagi wilayah Maluku Utara, namun seberapa besar distribusi barang dan jasa yang mengeliat di Kota Ternate dipengaruhi oleh suplay barang dan jasa di Halmahera yang membutuhkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang dapat menyatukan jaringan distribusi menjadi komponen yang penting, juga belum diukur secara rasional.

Keterkaitan ekonomi antara wilayah sesuatu yang lazim, dalam pembangunan ekonomi dan social, karena itu dalam aspek perencanaan pembangunan kawasan dititik beratkan pada pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan domain utamanya pada jaringan transportasi, baik laut, udara maupun darat. Orentasi pemikiran yang bertumpu pada pembangunan continental akan mengadopsi gagasan pembangunan berbasis daratan, sehingga pembangunan yang menyentuh kebutuhan distribusi barang dan jasa diarahkan pada upaya mendorong penyediaan infrastruktur daratan, melalui system transportasi, yang memiliki nilai investasi yang relative besar.

Gagasan pembangunan jembatan tidaklah salah, namun juga tidak tepat ditengah momentum ekonomi yang tidak sehat, mengapa tidak sehat ??? dari aspek ekonomi dengan gejala pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dalam 5 tahun terakhir dipengaruhi oleh factor konsumsi yang dominan, dan fundamental ekonomi yang rapuh, oleh karena aliran investasi tidak mapan, dengan jumlah serapan pinjaman perbankan yang tidak bekomitmen terhadap pembangunan ekonomi utamanya KUKM, dengan berbagai alasan penyehatan perbankan dan jaminan likuiditas, serta cash flow KUKM menjadi factor penghambat bagi membaiknya kinerja KUKM di Maluku Utara.

Factor lain juga yang terasa dari lemahnya komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekonomi local, dari kebijakan fiscal daerah, baik dari kegamangan mencarai sumber-sumber penerimaan daerah yang memberatkan pelaku usaha, rendahnya pengembangan KUKM yang focus pada produksi local, tidak sinerginya penyelenggaraan pemerintahan antara kabupaten/kota, maupun antara kabupaten/kota dan Provinsi, sehingga sulit mencari benang merah pembangunan ekonomi yang terintegrasi.

Gambaran ini dapat dilihat dari Arah Kebijakan Umum, maupun alokasi anggaran pembangunan daerah yang tergambar dalam APBD, belum menunjukan upaya pemerintah dalam mengatasi fenomena-fenomena ekonomi daerah, contoh sederhana pada subsector perkebunan, dimana luas areal perkebunan rakyat yang berbasis pada kelapa dan cengkeh, sebagai komoditi yang jika tidak dibilang andalan tetapi memiliki dominasi usaha petani Maluku Utara yang mengantungkan hidupnya disektor pekebun, namun disaat yang sama diseparuh dataran Halmahera dari utara hingga selatan pulau Halmahera mengalami ancaman hama Saksafa yang membuat produktivitas produksi kelapa mengalami penurunan yang signifikan dalam 5 tahun terakhir, dengan rata-rata usia tanaman diatas 60 tahun, menjadi akumulasi dari hambatan produksi, yang tidak secara sistematik, yang tidak dilakukan upaya rekayasa pemberantasan hama dan peremajaan kelapa, mengakibatkan petani tidak memiliki pilihan lain, untuk melakukan migrasi usaha dari pekebun kesektor-sektor jasa yang usia produktivitasnya sangat pendek seperti ojek, dan jasa-jasa lainnya dibidang jasa konstruksi (Kuli Bangunan)

Keterpurukan ekonomi ini tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara instan, dibutuhkan sinergi antara provinsi dan kebupaten/kota dalam mengatasi berbagai dinamika ekonomi masyarakat yang terus mengalami keterpurukan, angka-angka statistik yang mengembirakan tidak memberikan jaminan yang tepat bagi bangunan ekonomi masyarakat, lihat saja asumsi-asumsi pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan rata-rata pertumbuhan pertahun mencapai 0,5%, dengan tingkat pertumbuhan mencapai 6% pertahun yang memberikan dampak pada pertumbuhan pendapatan perkapita yang mencapai Rp.1.768.945, seolah-olah masyarakat Maluku Utara telah mencapai derajat yang layak untuk menjamin kehidupan masyarakat, padahal asumsi-asumsi tersebut, memiliki informasi a simetris oleh karena teori pertumbuhan yang dikembangkan selama ini berbasis pada akumulasi angka-angka yang semu sehingga terdapat kesenjangan antara pelaku ekonomi, bahkan antara rumah tangga, yang melahirkan kesenjangan yang luar biasa antara sikaya dan simiskin, antara desa dan kota, antara daerah, antara kawasan, yang mengakibatkan lahirnya dominasi-dominasi ekonomi yang sangat kuat, oleh mereka yang menguasai sumber-sumber ekonomi, karena itu dibutuhkan alternative kebijakan ekonomi yang menyentuh soal dasar bangunan ekonomi masyarakat.

Gagasan Thaib dan Syamsir tentang Tastera, adalah sebuah potret yang layak di hargai, akan tetapi sebagaimana layaknya di berikan alternative pembangunan yang lebih rasional tentu dengan tidak mengabaikan faktor-faktor lain, yang dapat meghambat pembangunan. Jika mungkin dijawab oleh Pak Haji Thaib dan Ko Sam tentang makna pembangunan, saya percaya keduanya menjawab dengan lantang pembangunan ini untuk manusia, manusia yang mana ?? manusia Maluku Utara, Jalannya yang mana, disinilah letak perbedaan prespektif yang harus dijawab oleh banyak pemikiran yang konstruktif, dalam memandang pembangunan berbasis manusia.

Pak Haji Thaib dalam kampanye telah banyak menyebut-nyebut soal pembangunan desa, yang seolah-olah pembangunan yang mengarah pada distribusi pemerataan, yang dapat mencegah disparitas antar kawasan, antar desa dan kota serta antara masyarakat, oleh karena pembangunan desa akan mencerminkan distribusi alokasi ekonomi, social, budaya dan keamanan yang terkosentrasi didesa sebagai cikal bakal bangunan ekonomi daerah, karena itu desa sebagai motor pengerak pembangunan daerah, akan memberikan konstribusi yang merata bagi seluruh masyarakat.

Ko Sam, dalam gagasan yang menarik tentang kota pantai, memberika ilustrasi bagunan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan, oleh karena sadar akan potensi laut sebagai lokomotif ekonomi, penting untuk didorong, dengan memanfaatkan budaya nelayan masyarakat dufa-dufa dan sekitarnya untuk memberikan arah pengembangan sector perikanan menjadi andalan, dengan menjual berbagai eko wisata, sebagai penambah devisa, dan berbagai strategi lainnya, jika disimulasikan menjadi satu kesatuan ekonomi yang handal.

Dari sekilas gagasan yang terbaca, sangat mengagetkan bagi penulis, kata Koran-koran menyebut kedua putra daerah mengagas tentang TASTERA, yang sedikit tidaknya membuat penulis mencoba bermimpi dalam angan yang tak berujung tentang taster sejenis mahluk apakah TASTERA itu ??, seberapa besar manfaatnya ?? seberapa besar serapan anggarannya ?? sumber anggaran mana yang akan digunakan membangun TASTERA ??, semuanya harus ditanya agar jelas, dengan pengukuran manfaatnya (PP 58/2005, Permendagri 13/2006)

Pendanaan yang dibutuhkan dalam mendorong pembangunan TASTERA tidaklah sedikit, dan jauh lebih mengagetkan para politisi menjual ini sebagai komuditi politik, bagai menjual cermin indah kepada masyarakat pemilih, sehingga seolah-olah TASTERA adalah cermin yang molek dan aduhai, yang akan dipertontonkan sebagai wajah negeri yang baru, dengan kemolekan tubuhnya, tetapi diluar sana, kita diperhadapkan pada beban alokasi yang luar biasa besar untuk memperbaiki pendapatan rumah tangga masyarakat yang belum tertuntaskan dari upaya mendorong produktivitas petani dan nelayan, belum selesai ketersediaan infrastruktur dasar, soal air bersih, soal sanitasi lingkungan, soal kesehatan dengan ancaman malaria yang luar biasa membunuh generasi Maluku Utara, soal pendidikan yang mengancam ketidak mampuan daya krativitas anak-anak kita, soal produksi pertanian yang terancam oleh hama, soal perikanan yang lemah daya jangkau mengakibatkan produksi ikan yang relative kecil dan hanya memenuhi kebutuhan pasar local, oleh karena pemerintah berkosentrasi pada katinting, yang memiliki daya jangkau yang pendek, dan begitu banyak soal-soal yang belum terselesaikan, yang harusnya menjadi komitmen yang tergambar dalam APBD setiap tahun.

Jika asumsi pembangunan TASTERA dialokasikan melalui APBN, yang konon kabarnya didukung oleh Bappenas, akan justru menambah kesialan kita bersama, bagamana tidak, soal jalan yang menghubungkan Sofifi, Gane Timur, Gane Barat, Sofifi Weda, Sofifi Maba, yang menjadi jalan lingkar Halmahera yang menjadi beban APBN yang belum selesai, dan bahkan cenderung dicuekin, juga belum mendapat perhatian serius dari beban APBN yang menjadi tugas dari Bappenas, kenapa bukan soal ini yang didorong agar produksi beras di Subahim, dan Jeruk di Wairoro dapat mengurangi beban cost per unit ketika memasuki pasar Ternate ??

Dan begitu banyak infrastruktur dasar yang seharusnya menjadi alokasi APBN melalui dana dekosentrasi yang disalurkan melalui provinsi dapat dioptimalkan untuk membangun kantong-kantong produksi yang nantinya jika telah terbentuk kantong-kantong produksi berdasarkan pengwilayahaan komoditas, dengan tingkat produktivitas yang stabil, serta kontiniutas produksi yang seimbang, sehingga diujungnya kita dapat memikirkan membangun jembatan, ataukah kita justru membangun pelabuhan ekspor yang terbesar, dengan menempatkan pulau Morotai atau teluk Kao sebagai pelabuhan ekspor, hasil-hasil produksi masyarakat Maluku Utara. Dan beralihnya model pembangunan pulau-pulau kecil kearah pembangunan pulau-pulau besar seperti Halmahera Obi, Sula, dan Bacan.

Pembangunan adalah pilihan-pilihan yang rasional, dan pemanfaatan sumberdaya sesuai tujuannya untuk menuju pemakmuran masyarakat yang di pimpinnya, Pak Thaib dan Ko Sam adalah dua pemimpin yang memiliki model gagasan yang menyatuh, dalam soal TASTERA, yang jika diserikan akan lebih banyak lagi gagasan-gagasan yang bersingungan, sebuah langka yang menarik bagi dua pemimpin ini adalah bertemunya gagasan tentang pembangunan, akan jauh lebih indah jika pertemuan-pertemuan gagasan tersebut, diurai lebih rinci lagi dalam imlementasi bangunan Maluku Utara, semoga pertemuan gagasan ini awal dari bentuk-bentuk pertemuan yang lain. SEMOGA.

Selamat Datang

Informasi adalah asset yang luar biasa di jaman yang serba cepat, kehilangan informasi akan mengalami kemunduran yang luar biasa, maka saatnya bergabung dengan pemegang kendali informasi untuk selalu berbagai, demi kemaslahatan bersama.
Manfaatkanlah informasi sebagai jendela ilmu pengetahuan, karena itu jangan letih untuk terus mengali fenomena menjadi sesuatu yang aktual bagi ilmu.
bergabung dengan orang cerdas pastikan anda terfirus kecerdasan itu