Data Kemiskinan di Indonesia

Dari tahun ke tahun masalah kemiskinan menjadi salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah pusat dan daerah. Data kemiskinan yang menjadi dasar bagi intervensi program penanggulangan kemiskinan hingga saat ini belum tersedia secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan. Satu-satunya lembaga pemerintah yang bertanggungjawab terhadap kesediaan data adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Walaupun BPS cukup banyak memperoleh kritik sehubungan dengan ketersediaanya data dan metodologi pengumpulan dan pengolahan data, namun harus diakui hingga saat ini data BPS menjadi acuan utama dalam memantau pembangunan di Indonesia.

Artikel berikut ini menginformasikan kepada pembaca mengenai data kemiskinan yang selalu dirilis oleh BPS setiap tahunnya. Informasi ini meliputi sekilas awal mula upaya penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin, kemudian perkembangannya saat ini dan metode penghitungannya. Selain itu artikel ini menginformasikan sepuluh daerah yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi.

Awal Penghitungan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Data kemiskinan yang dirilis BPS setiap tahun selalu ditunggu oleh banyak lembaga yang melakukan pemantauan hasil pembangunan, untuk itu pada artikel ini akan dipaparkan bagaiman proses BPS dalam menghasilkan data kemiskinan.

BPS pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976 – 1981 dengan menggunakan data modul konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Sejak tahun 1984, setiap tiga tahun sekali, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin. Sampai tahun 1987, informasi jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional saja. Pada tahun 1990, informasi jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat dihitung hingga tingkat provinsi, meskipun untuk beberapa provinsi kecil dilakukan penggabungan. Selanjutnya sejak tahun 1993, informasi jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan untuk seluruh provinsi. Dan sejak tahun 2002, BPS telah dapat menyajikan jumlah dan persentase penduduk miskin hingga tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan data Susenas Kor.

Informasi lain yang patut diketahui sehubungan dengan ketersediaan data kemiskinan adalah bahwa BPS belum dapat menerbitkan data kemiskinan pada tahun berjalan. BPS selalu mengalami keterlambatan 1 tahun dalam penerbitan datanya, artinya data tahun 2006 akan diterbitkan pada tahun 2007.


Metode Penghitungan

Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS sejak pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

Langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin tingkat kabupaten/kota tahun 2005 dan 2006 adalah sebagai berikut:
1. Mencari garis kemiskinan (GKE) kabupaten/kota tahun 2005 yaitu menggunakan Garis Kemiskinan (GK) kabupaten/kota tahun 2004 yang diinflate/deflate dengan inflasi/deflasi
2. Setelah mendapatkan GKEkabupaten/kota tahun 2005 maka selanjutnya dihitung penduduk yang pengeluaran perkapita perbulannya dibawah atau sama dengan GKE.
3. Untuk memperoleh jumlah penduduk miskinkabupaten/kota, hasil dari butir b dilakukan prorate terhadap jumlah penduduk miskin provinsi.
4. Setelah mendapatkan persentase penduduk miskln kabupaten/kota 2005 maka dapat dihitung Garis Kemisklnankabupaten/kota tahun 2005.
5. Garis Kemiskinan kabupaten/kota tahun 2005 digunakan untuk Garis Kemiskinan Estimasi (GKE) kabupaten/kota tahun 2006. Langkah 1-4 digunakan juga untuk menghitung penduduk miskin dan garls kemiskinan kabupaten/kota tahun 2006. Garis kemiskinan juga digunakan untuk menghitung Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI) dan Indeks Keparahan Kemiskinan(P2)

10 Kabupaten/Kota Termiskin 2005 dan 2006

Dari data kemiskinan yang dirilis BPS untuk tahun 2005 dan 2006 diketahui 10 kabupaten/kota yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi. Data tahun 2005 menyebutkan bahwa kabupaten Puncak Jaya, Paniai, Pegubungan Bintang, Jayawijaya, Yahukimo, Biak Numfor, Nabire, Maluku Tenggara, Sumba Barat dan Sumba Timur adalah 10 daerah yang memiliki prosentase penduduk miskin yang terbesar. Sedangkan pada tahun 2006, komposisi daerah yang memiliki prosentase jumlah penduduk miskin terbesar tidak terlalu banyak berubah dan masih dodominasi oleh daerah-daerah di Papua, yaitu Kabupaten Teluk Wondama, Pucak Jaya, Teluk Bintuni, Paniai, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Manokwari, Maluku Tenggara Barat, dan Sumba Barat.

Prosentase Kemiskinan Indonesia
Prosentase kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2001 terus mengalami penurunan hingga tahun 2005, kemudian meningkat kembali di tahun 2006 an kembali turun di tahun 2007.
Angka prosentase kemiskinan di Indonesia berturut-turut dari 2001 hingga 2007 adalah 18,40%, 18,20%, 17,42%, 16,66%, 15,97%, 17,75% dan 16,58%.

Secara umum persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2001 hingga tahun 2007 yaitu sebesar 1,82%. (esr)

Sumber:
- Data dan Informasi Kemiskinan 2005-2006 : Buku 2: Kabupaten. BPS, 2007.
- Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2007. BPS, 2007.